Apakah Turki Bisa Memimpin Dunia Islam?

 

Oleh Gita Andini, mahasiswi Fatih University.

 

Turki Ottoman adalah kekuatan terakhir yang dimiliki oleh umat Islam sebagai satu kesatuan peradaban yang membentang dari Maroko hingga Maluku. Selama 6 abad lamanya Turki Ottoman menjadi pusat peradaban Islam di dunia dan menjadi pelindung bagi negeri-negeri muslim, khususnya di Timur Tengah dan sebagian Eropa. Kekuatan militer yang tangguh dan loyalitas terhadap kesultanan menjadikan Ottoman tak tergoyahkan sampai akhir abad ke-18. Namun, sangat disayangkan semenjak awal abad ke-18, kekuatan dan pengaruh Ottoman merosot. Ottoman menjadi The Sickman of Europe. Puncaknya adalah kekalahan Ottoman pada Perang Dunia 1. Dan ini, mungkin menjadi awal malapetaka umat Islam di mana bayang-bayang keruntuhan Khilafah sudah di depan mata.

Pada 1923, Ottoman secara resmi dibubarkan oleh Mustafa Kamal Pasha (Ataturk) dan digantikan dengan Republik Turki. Sistem khilafah, di mana Islam menjadi dasar negara dan pemerintahan, diganti dengan sistem sekuler yang memisahkan antara kehidupan berbangsa dan beragama. Kemal Pasha memaksa “Turki Baru” menerapkan sekulerisasi dan westernisasi dengan alasan modernisasi Turki. Perubahan-perubahan yang dikemukakan terhadap hukum dan kebijakan publik telah menjadi revolusi yang signifikan bagi peradaban dan dunia Islam terutama di Timur Tengah. Tiap kegagalan dari percobaan revolusi di Timur Tengah pada akhirnya akan kembali ke pemerintahan Turki sebagai masalah yang lebih besar, seperti; ketidakstabilan politik, isu keamanan negara, pengungsi yang bertambah, terhentinya pasar dagang asing, dan mengancam sektor pariwisata (Genç, 2013). Di satu sisi lainnya, dampak dari isu negara-negara tetangga seperti ketidakefektifan para pendukung penentang pemerintahan Ashad di Siria telah menempatkan Kebijakan Timur Tengah oleh Turki pada situasi yang lebih kompleks dan mengancam kestabilan regional.

Penghapusan paham Kemalisme yang telah mengasingkan Turki dari Timur Tengah dan budaya leluhur mereka, tetapi pada saat yang sama menyingkirkan halangan-halangan kebijakan luar negeri mereka, mendorong Turki yang dikuasai oleh Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Party) untuk kembali bergabung ke kalangan Timur Tengah. Salah satu partai politik terbesar di Turki, Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Party), pada saat masa kepemerintahannya telah berhasil mendirikan hubungan baik dengan beberapa aktor hubungan internasional dari latar belakang yang berbeda, dan mempunyai isu dan konflik dengan satu sama lain, tak jarang pun Turki absen sebagai mediator di beberapa penyelesaian sengketa di Timur Tengah. Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Party), yang dibangun oleh para kaum beragama dan konservatif, juga berusaha untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Timur Tengah dan negara autoritarian dalam terciptanya damai diantara komunitas negara Islam (Akdevelioglu, 2009). Perbedaan signifikan yang menonjol didalam konteks kebijakan luar negeri Turki adalah meningkatnya intensitas keterlibatan Turki di Timur Tengah dengan mengeksploitasi perkembangan ekonomi, akselerasi didalam proses demokratisasi, dan diplomasi publik.

Kebijakan luar negeri Turki yang baru dan cenderung multidimensi telah menjadi contoh bagi negara-negara Timur Tengah, dan hal ini menjadi salah satu faktor mengapa Turki disebut sebagai pemimpin dunia Islam; dengan keberhasilannya menjadi negara Islam tanpa memisah diri dari para sekutu Barat, contohnya Turki sebagai salah satu anggota North Atlantic Treaty Organization (NATO) terpenting, memposisikan dirinya sebagai penyeimbang dalam pendekatan terhadap isu dan konflik regional.

References

Akdevelioglu, A. (2009). Turkey’s Middle East Policy under the JDP Rule. The Turkish Yearbook of International Relations , 40-44.

Genç, S. (2013). The Perception of Turkey by the Middle East in Transition: Strong Image, Insufficient Capacity. Turkish Journal of Politics , 36-38.

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *