Belajar Dari Gempa Nepal

 

Oleh Herri Cahyadi[1], mahasiswa PhD Universitas Istanbul

Bencana kembali terjadi. Kali ini Nepal, negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan Cina dan India, dan memiliki gunung tertinggi di dunia, Mount Everest, harus merasakan gempa sebesar 7.8 magnitude yang berpusat di distrik Gorkha, 80 km sebelah barat-laut ibu kota, Kathmandu. Gempa yang terjadi pada 25 April 2015, pukul 11.56, ini merupakan yang terburuk selama 80 tahun terakhir yang menimpa wilayah tersebut. Keesokan harinya, 26 April, gempa susulan terjadi dengan besar 6.7 magnitude pada pukul 12.54, menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Sedikitnya 6.300 orang tewas dan korban terluka lebih dari dua kali lipatnya. Perdana Menteri Nepal, Sushil Koirala, mengatakan jumlah korban bisa jadi mencapai 10.000 jiwa. India, Cina, dan Bangladesh juga terkena dampak gempa dan menimbulkan korban jiwa. Selain memakan korban jiwa, gempa ini juga meruntuhkan 160.000 rumah dan bangunan bersejarah seperti Kathmandu Durbar Square yang termasuk ke dalam World Heritage Sites UNESCO, menara Dharahara, dan kuil Manakamana.

Sampai hari ini, seminggu setelah gempa terjadi, pemerintah Nepal dibantu oleh berbagai elemen baik lokal maupun internasional melalui National Emergency Operation Center, masih terus melakukan evakuasi korban dan memberikan bantuan tenda, obat-obatan, bahan pokok, dsb, ke para warga yang terkena dampak gempa. Bantuan pun berdatangan dari berbagai negara yang disampaikan resmi oleh pemerintah maupun NGO (organisasi nonpemerintah). Lebih dari 50 negara bahu-membahu ikut memberikan bantuan berupa uang, peralatan emergensi, personel terlatih, tim medis, hingga tim trauma healing. India merupakan negara pertama yang merespon cepat bencana ini selang beberapa jam dengan mengirimkan tentara guna mengevakuasi korban.

Indonesia tidak ketinggalan, mengirimkan bantuan senilai US$ 2 juta termasuk perlengkapan medis, makanan siap saji, selimut, tenda, kantong mayat, obat-obatan, tim rescue, dan paramedis. Misi bantuan ini juga tentu bertujuan untuk mengevakuasi 76 WNI yang berada di sana. Bantuan kemanusiaan tersebut berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan lembaga kemanusiaan. Selain dari unsur pemerintah, lembaga bantuan kemanusiaan seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Dompet Dhuafa (DD), dan Rumah Zakat (RZ) ikut mengirimkan bantuan dan personel ke Nepal. Ini belum termasuk lembaga lain yang aktif mengajak masyarakat ikut peduli membantu korban gempa Nepal.

Pemerintah Nepal pun tak lepas dari kritik terkait penanganan bencana dahsyat kali ini. Evakuasi terhadap warga yang terdampak di lokasi terpencil dan sulit dijangkau sangat lambat, bahkan ada desa yang baru mendapatkan bantuan setelah hari ke-6. Sebagai ilustrasi sulitnya medan dan minimnya sarana transportasi, lembaga kemanusiaan asal Indonesia seperti ACT, menggunakan puluhan keledai untuk mengangkut berkarung-karung bantuan yang jumlahnya tidak sedikit. Medan perbukitan dan tidak adanya transportasi membuat pemerintah dan organisasi bantuan kemanusiaan sulit menjangkau lokasi terpencil dengan cepat. Perihal lain yang menjadi kritikan terhadap pemerintah adalah kelayakan bangunan penduduk terhadap ketahanan gempa. Semenjak lama komunitas internasional telah memperingati bahwa ancaman sesungguhnya bukan datang dari gempa itu sendiri, melainkan dari tidak adanya mitigasi bencana—termasuk kualitas bangunan. Apapun kritik yang dilayangkan, fase emergensi bencana tidak akan pernah mudah untuk ditangani satu pihak (pemerintah).

Berkaca dari penanganan beberapa bencana—termasuk gempa Nepal yang baru saja terjadi—dapat diambil dua pelajaran. Pertama, dalam fase emergensi, seringkali pemerintah suatu negara tidak sanggup mengatasi sepenuhnya proses evakuasi dan penanganan korban bencana yang masif. Pemerintah membutuhkan bantuan pihak luar baik dari negara lain (state) maupun NGO internasional (nonstate actor). Sesiap apapun suatu negara menghadapi fase emergensi, pasti ada celah kekurangan yang membutuhkan bantuan. Di sinilah urgensi saling bantu yang diparadekan oleh pelbagai negara dalam setiap bencana; bahwa jika ada suatu negara mengalami hal serupa, negara lain ikut memberikan pertolongan sukarela. Indonesia pun belajar dari pengalaman Tsunami Aceh 2004, gempa Jogja 2006, gempa Padang 2009, Gunung Merapi 2010, dsb, bahwa penanganan bencana tidak mungkin tuntas di tangan pemerintah an sich. Banyak negara dan NGO luar yang membantu Indonesia mengatasi fase emergensi bahkan recovery dan mitigasi bencana tersebut. Ini membuktikan harus ada aktor lain yang turun tangan. Menjadi wajar jika pemerintah dan NGO asal Indonesia dengan sadar dan sangat sigap membantu negara lain yang mengalami hal serupa contohnya seperti badai Haiyan Filipina, badai Pam Vanuatu, dan kali ini gempa Nepal.

Kedua, meski nampak seperti hal yang pragmatis, prinsip saling bantu ini dapat memunculkan karakter filantropis sejati lintas bangsa. Sebenarnya Indonesia memiliki kearifan lokal yang sejalan dengan semangat filantropi seperti gotong royong. Ini merupakan modal diplomasi untuk menjadi bangsa yang besar. Dengan karakter filantropis yang digunakan sebagai soft power, bangsa yang besar memiliki imej positif di publik internasional. Turki, misalnya, berdasarkan laporan Global Humanitarian Assistance, pada tahun 2014 menjadi negara terbesar ke-3 di dunia yang menyumbangkan dana untuk kemanusiaan senilai US$ 1.6 milyar setelah AS dan Inggris. Nilai tersebut bahkan melebihi Jepang dan Jerman pada tahun yang sama. Donasi kemanusiaan tersebut meningkat semenjak 2012—di mana sangat berkaitan erat dengan problem pengungsi Suriah di Turki yang mencapai 1.7 jiwa. Di samping pemerintah, menjamurnya NGO kemanusiaan di Turki yang beroperasi lintas bangsa turut andil menjadikan Turki sebagai negara donor yang cukup populer. Di sini dapat diambil kesimpulan sederhana bahwa untuk menjadi bangsa yang besar, karakter filantropis harus muncul ke permukaan. Oleh sebab itu, pemerintah dan organisasi nonpemerintah yang ada di Indonesia haruslah memediasi jiwa filantropi ini dan terus mengembangkannya. Juga secara aktif berpartisipasi saling bantu dalam penanganan bencana di mana saja.

Gempa Nepal menjadi momen Indonesia untuk menunjukkan kepedulian lintas bangsa. Momen saling berkompetisi menjadi negara besar dengan semangat kedermawanan. Momen Indonesia untuk belajar menghadapi fase emergensi dan mitigasi. Momen untuk saling bantu antarbangsa.

Bangsa besar tidak lagi bertanya kenapa harus membantu? Sebab pertanyaan “kenapa” sudah tuntas saat sebuah bangsa tumbuh menjadi besar. Melihat fenomena saling bantu yang tumbuh subur di Indonesia, baik dari pemerintah maupun organisasi nonpemerintah, semoga ini menjadi pertanda bahwa Indonesia sedang tumbuh menjadi bangsa yang besar; bangsa yang berjiwa filantropis.

 

Istanbul, 2 Mei 2015.

[1] Herri Cahyadi, mahasiswa PhD Hubungan Internasional, Universitas Istanbul. Menyelesaikan S1 & S2 di Universitas Indonesia selama 2004-2012. Pernah bekerja di televisi nasional dan lembaga kemanusiaan. Saat ini bermukim di Istanbul, Turki.

Sumber gambar: klik.

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *